[Home] [Database] [WorldLII] [Cari] [Umpan Balik] Pengadilan Tinggi Agama

Pembanding v Terbanding - Perkawinan - PTA Surabaya [2007] IDPTA 5 (30 Januari 2007)

Last Updated: 30 January 2008

Nomor : 10/Pdt.G/2007/PTA.Sby.

بسـم الله الرحمن الر حيـم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, semula TERGUGAT;

MELAWAN

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai, tempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, dalam hal ini (berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juni 2006) memberi kuasa kepada SITI UTAMI, S.H., Advokat beralamat kantor di Jl. Basuki Rahmat 181, Situbondo, semula PENGGUGAT ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Situbondo tanggal 4 Oktober 2006 M. bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1427 H., nomor : 011/Pdt.G/2006/PA.Sit. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak bain Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Situbondo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo dan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo untuk mencatat perceraian tersebut ;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 311.000,- (Tiga ratus sebelas ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo, bahwa Tergugat pada tanggal 3 November 2006, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Situbondo tanggal 4 Oktober 2006 M. bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1427 H., nomor : 011/Pdt.G/2006/PA.Sit. permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada pihak lawannya pada tanggal 6 November 2006 ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 9 Desember 2006 dan Penggugat / Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo tanggal 1 Desember 2006, nomor : 011/Pdt.G/2006/PA.Sit. ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Situbondo tanggal 4 Oktober 2006 M. bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1427 H., nomor : 011/Pdt.G/2006/PA.Sit. dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, pada prinsipnya Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui putusan hakim tingkat pertama tersebut, karena tidak salah dalam menerapkan hukum, sehingga dapat diambil alih menjadi alasan sendiri dalam pertimbangan untuk memutus perkara ini, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pada kesempatan yang diberikan majelis hakim tingkat pertama kepada Tergugat / Pembanding untuk memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat / Terbanding, ternyata Tergugat / Pembanding tidak hadir di persidangan secara pribadi (in person), tetapi mengirimkan surat jawaban yang disampaikan oleh atasan Tergugat / Pembanding (dalam kedinasan) tanpa surat kuasa yang khusus untuk keperluan dimaksud, sehingga surat jawaban yang demikian tidak dapat dipertimbangkan, akan tetapi majelis hakim masih harus mempertimbangkan eksepsi Tergugat / Pembanding tersebut (Pasal 125 ayat (2) HIR), oleh karena itu majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkannya sebagaimana tersebut dibawah ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan Penggugat / Terbanding adalah berkaitan denagn eksepsi relatif, dimana berdasarkan Pasal 133 HIR disebutkan bahwa eksepsi terhadap kewenangan relatif dapat diajukan pada sidang pertama, sementara pada sidang pertama (tanggal 1 Februari 2006) Tergugat / Pembanding tidak hadir di persidangan sedang pada sidang kedua (tanggal 8 Maret 2006) dan sidang ketiga (tanggal 14 Juni 2006) Tergugat / Pembanding telah hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat / Pembanding tidak menyampaikan keberatan / eksepsi atas kewenangan Pengadilan Agama Situbondo untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat / Terbanding, oleh karena itu eksepsi Tergugat / Pembanding tersebut dapat dinilai sebagai bertentangan dengan ketentuan Pasal 133 HIR tersebut, oleh karena itu eksepsi Tergugat / Pembanding tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan tersebut maka putusan hakim tingkat pertama yang telah menolak eksepsi Tergugat / Pembanding dinilai telah tidak salah dalam penerapan hukumnya, oleh karena itu harus dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat / Terbanding adalah mohon

agar ia diputuskan hubungan perkawinannya / diceraikan dengan Tergugat / Pembanding, dengan mendalilkan, pertama bahwa dalam komunikasi sosial Tergugat / Pembanding memiliki kepribadian yang tertutup, akibatnya Tergugat / Pembanding senantiasa curiga bahwa Penggugat / Terbanding melakukan tindakan yang negatif di luar rumah, kedua Tergugat / Pembanding kurang mempercayai terhadap alokasi pembelanjaan biaya hidup rumah tangga, sehingga Penggugat / Terbanding dinilai terlalu banyak pengeluaran, ketiga akibat dari kasus-kasus tersebut akhirnya antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang ujung-ujungnya Penggugat / Terbanding berpisah tempat dengan Tergugat / Pembanding ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permbahasan mengenai eksepsi disebutkan, bahwa setelah Tergugat / Pembanding diberi kesempatan untuk memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat / Terbanding ternyata Tergugat / Pembanding tidak hadir di persidangan secara pribadi, tetapi mengirimkan surat jawaban yang disampaikan oleh atasan Tergugat / Pembanding dalam kedinasan, dengan tanpa surat kuasa yang khusus dipergunakan untuk keperluan dimaksud, sehingga dalam pembahasan mengenai pokok perkara ini, surat jawaban sebagaimana yang disampaikan Tergugat / Pembanding melalui prosedur sebagai-mana tersebut di atas tidak dapat dipertimbangkan dan / atau harus dikesampingkan (Pasal 125 ayat (2) HIR) ;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak persidangan, dimana Tergugat / Pembanding menyampaikan jawaban secara tertulis tersebut, Tergugat / Pembanding tidak pernah hadir di persidangan, walaupun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan bukti-bukti yang disampaikan Penggugat / Terbanding sebagaimana tersebut di bawah ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang dihadapkan Penggugat / Terbanding di persidangan, meliputi kesaksian dari SAKSI 1 dan SAKSI 2 sekurang-kurangnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat / Pembanding dan Penggugat / Terbanding adalah suami isteri sah, yang telah menikah pada tanggal 13 Maret 1996, dicatat di KUA Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo dan telah dikatuniai anak 2 (dua) orang ;
2. Bahwa antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dapatnya dicarikan jalan keluar / pemecahannya, hal mana disebabkan oleh :
   • - Karena sering terjadi perbedaan cara pandang terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul, yang seharusnya diselesaikan bersama, terutama yang bersangkutan dengan masalah ekonomi / keuangan ;
   • - Karena antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding tidak ada yang bersedia mengalah, sehingga sampai pernah terjadi dalam satu pertengkaran Tergugat / Pembanding melakukan pemukulan kepada Penggugat / Terbanding ;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut makin lama semakin memuncak, akhirnya Penggugat / Terbanding berpisah tempat tinggal dengan Tergugat / Pembanding dimana Penggugat / Terbanding pulang ke rumah orang tuanya selama + 5 bulan ;
4. Bahwa pihak keluarga telah pernah berusaha untuk merukunkan kembali antara Penggugat / Terbanding akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari apa yang dapat disimpulkan di atas, maka harus dianggap terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sehingga mengakibatkan antara keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga seperti sedia kala ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan Penggugat / Terbanding harus dianggap telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa demikian juga berkaitan dengan perkara a quo, Pengadilan Tinggi Agama merujuk pada putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Maret 1997, nomor : 379 K/AG/1995 (vide yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Tahun 2003) yang mengandung abstraksi hukum bahwa : “ Dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya “, sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terbukti dalam kasus rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih biihsan dan hal ini relevan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa’ yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi :
فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو )أي الخلاف (وتنغصت المعا يش

Artinya : “ Maka bila kedua belah pihak dipaksanakan untuk tetap kumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing peselisihan, serta kehidupan menjadi suram “;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan cerai Penggugat / Terbanding haruslah dikuatkan dan pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama dalam masalah ini diambil alih sebagai bahan pertimbangan hakim tingkat banding dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Pembanding ;

Mengingat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan perundang-undangan yang lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menerima permohonan banding Tergugat / Pembanding ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Situbondo tanggal 4 Oktober 2006 M. bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1427 H., nomor : 011/Pdt.G/2006/PA.Sit. yang dimohonkan banding ;

Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Tergugat / Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1428 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.H. dan Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 5 Januari 2007, nomor : 10/Pdt.G/2007/PTA.Sby. putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu FATKUR ROSYAD, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak pihak-pihak yang berperkara ;